Siapa Di Balik Video “Server KPU Menangkan Jokowi”

81
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo

Belumtitik.com – Direktorat Siber Bareskrim Polri saat ini masih mendalami video yang memperlihatkan dugaan kecurangan KPU. Video yang viral itu berisi tuduhan bahwa server KPU disetting untuk memenangkan paslon Jokowi-Maruf.

“Saat ini tim Siber sedang mendalami seluruh alat bukti, data-data dokumen yang diserahkan ke Bareskrim. Masih diaudit, nanti akan diketemukan konstruksi hukumnya,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Jumat (5/4).

Tim siber melalui laboratorium forensik tengah mendalami tiga akun media sosial yang dilaporkan oleh KPU lantaran diduga menyebarkan video dugaan kecurangan KPU.

Namun begitu, Dedi memastikan bahwa video maupun narasi yang disebarkan adalah kabar bohong alias hoax.

Oleh karena itu pihaknya akan mencari siapa penyebar, kreator dan menemukan apakah ada keterkaitannya dengan jaringan penyebar hoax yang pernah diungkap sebelumnya.

“Karena KPU sudah tiga kali laporannya dirugikan, kinerjanya. Yang pertama 7 kontainer surat suara tercoblos,” pungkas Dedi.

Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman bersama para komisionernya menyambangi Bareskrim Polri. Mereka melaporkan tiga akun media sosial yang menuding pihaknya memiliki server di luar negeri dan men-setting server agar pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin memenangi Pilpres 2019.

“Kami laporkan sekurang-kurangnya ada tiga akun di media sosial. Kemudian juga kami menyampaikan salah satunya alat bukti berupa rekaman video yang beredar itu, dan di dalamnya ada beberapa orang yang menyampaikan beberapa hal yang tidak benar,” kata Arief kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Pembuatan laporan ini langsung dikawal Direktur Tindak Pidana Bareskrim Brigjen Albertus Rachmad Wibowo. Rachmad menyatakan pihaknya akan segera melakukan penyelidikan.

“Semua pihak harus profesional,” ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Suhud Alynudin, saat dihubungi, Jumat (5/4/2019).

Baca Juga  Jelang Pilpres Situs KPU Mendapat Serangan

Sementara itu, Suhud mengaku wajar saja jika KPU langsung melaporkan adanya pihak yang dianggap merugikan. Selain itu, elemen masyarakat sangat sensitif terhadap hal-hal yang memungkinkan munculnya potensi kecurangan dalam pemilu.

“Sudah seharusnya KPU melakukan langkah hukum jika tudingan itu dianggap tidak benar. Karena KPU berkewajiban menjelaskan spekulasi yang beredar di masyarakat, agar masyarakat mengerti permasalahan dengan jelas,” imbuh Suhud.

Suhud menilai penyelenggaraan pemilu yang akan datang masih berpotensi terjadi kecurangan. Dengan begitu, menurutnya, tak aneh bila masyarakat berspekulasi terkait kejujuran dalam pelaksanaan pemilu.

“Namun harus diakui, masih banyak celah potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu ini, mulai DPT yang masih terdapat pemilih ganda dan penyelenggara ad hoc, baik KPPS, PPS, dan PPK, yang pembentukannya dianggap tertutup,” ungkapnya.

“Tidak aneh jika kemudian di masyarakat muncul macam-macam spekulasi terkait asas kejujuran dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, KPU harus bisa memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemilu akan berlangsung jujur dan adil tanpa ada rekayasa,” sambungnya.