19.5 C
Aceh
Rabu, Juli 15, 2020

Menyoal ‘Perampokan’ DOKA Aceh

Populer

SMP Negeri 3 Banda Aceh Ganti Kepala Sekolah

Belumtitik.com - Kabid SMP Dinas Kota Banda Aceh Sulaiman Bakri, S.Pd, M.Pd mengharapkan para kepala sekolah menggunakan analisis SWOT dalam memimpin Sekolah,...

Mengapa Aceh (Tak) Mungkin Merdeka

Jika dihitung sejak perjanjian GAM dan Jakarta (2005), maka sudah 14 tahun Aceh gagal meraih kemerdekaan dari negara induk...

Eksistensi Ilmu Sosial-Politik dalam Pembangunan Kontemporer

Manusia merupakan lokus pembangunan. Stiglitz (2007) melihat bahwa pada dasarnya pembangunan harus mengacu pada transformasi kehidupan manusia, bukan sekedar transformasi ekonomi. Karena itu, manusia...

Aceh Ibu Kota Indonesia

Belumtitik.com -- Sekumpulan anak muda di Banda Aceh terlihat serius berdiskusi soal usulan pemindahan ibu kota. Jokowi dalam pernyataannya mengatakan bahwa pemindahan...
Muammar
Aktivis Sosial Politik dan Calon Master Ilmu Komunikasi Politik
Muammar

Belumtitik.com – Negara Indonesia jangan disamakan dengan negara-negara lain. Ekonomi Indonesia buruk bukan semata-mata disebabkan oleh COVID-19, Ekonom senior, Riza Ramli sudah beberapa kali menyadarkan pemerintah, harusnya pemerintah Jokowi jujur saja soal keterpurukan ekonomi nasional saat ini.

Tanggal 14 November 2019 Presiden telah sahkan dan menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2020, untuk Provinsi Aceh mendapatkan Rp. 37,169 triliun, dengan total rincian sebagai berikut:

Dana Bagi Hasi Pajak Rp.604,324 miliar, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp.486,161 miliar, Dana Alokasi Umum Rp.16,011 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp.2,708 triliun, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp.3,418 triliun, Dana Intensif Daerah Rp.514,919 miliar, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp. 8,374 triliun, dan Dana Desa Rp.5,050 triliun.

Kemudian 3 April 2020 Presiden mengeluarkan Peraturan Nomor 54 tahun 2020, Tentang postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020. Demi Stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) dan juga dalam rangka Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan negara.

Sekarang peraturan tersebut sangat terasa bagi masyarakat Indonesia terutama rakyat Aceh. Mengapa demikian, karena peraturan itu telah mengurangi penerimaan Dana Otonomi Khusus bagi Aceh yang semula Rp 8,374 triliun menjadi Rp 7,555 triliun, terjadi pemangkasan sebesar 9,78 persen atau Rp  819 milyar.

Pemerintah pusat jangan seperti itulah, kalau misalnya ingin merusak keharmonisan masyarakat Aceh saat ini. Perlahan saja tidak perlu terburu-buru seperti itu. Kalau seperti sekarang tata kelola di tubuh pemerintah Aceh, nanti juga akan rusak dengan sendirinya. Sekarang sabar saja, beberapa tahun lagi, mungkin Indonesia kacau balau, Aceh Merdeka.

Pemerintah Aceh, harusnya jangan diam saja, itu dana khusus untuk Aceh. Jika dana Otsus saja telah berani dipotong-potong apalagi dana lain. Akan tetapi sekarang apa boleh dikata, sepertinya sudah ada kesepakatan khusus antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat untuk saling potong-memotong anggaran negara.

Kalau pemerintah Aceh membiarkan itu terjadi, secara tidak langsung pusat sudah mengatur seluruhnya persoalan Aceh. kekhususan Aceh tinggal nama saja.

Bahayanya, Pemotongan semacam itu akan merambas kemana-mana, pusat pangkas dana Otsus, pemerintah Aceh potong dana dayah, Kabupaten potong dana sumbangan Covid-19, akhirnya korupsi berjamaah pun dibiarkan tampil secara terbuka di hadapan masyarakat. Apakah ini yang ingin dipertontonkan oleh pemerintah kepada masyarakat di tengah carut marut ekonomi yang katanya gara-gara Covid-19. 

Covid-19 secara tidak langsung telah merusak kekhususan Aceh dengan terbuka di hadapan masyarakat. Nah, untuk menertibkan kegundahan masyarakat, seharusnya pemerintah Aceh menjelaskan semuanya secara terbuka kepada publik tentang ‘perampokan’ anggaran-anggaran yang terjadi saat ini di Aceh.

Walaupun misalnya, ‘perampokan’ dana di Aceh semuanya masih bisa dicegah dengan tegas oleh birokrasi, terutama Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang sekarang di bawah pimpinan bapak Bustami, SE. Msi

Secara bersamaan juga, semua hal ini bisa terjadi dengan gampang jika birokrasinya mau menuruti perintah dari eksekutif dan legislatif untuk saling memangkas satu sama lainnya. Maka tidak ada hal yang tidak mungkin bagi penguasa jika ada kemauan dan kesempatan, termasuk saling memotong sesama. 

Akhirnya, masyarakat potong apa? ketika seorang warga Aceh dikeroyok massa hingga meninggal di pulau Jawa, pemerintah jangan sampai mengeroyok apalagi merampok salah satu anggaran negara secara massa juga. Kalaupun itu bagian dari hobi pemerintah, maka Keroyoklah secukupnya jangan sampai mematikan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Muammar
Aktivis Sosial Politik dan Calon Master Ilmu Komunikasi Politik
- Advertisement -

Artikel Terkini

Salat Bukan Agama

Ketika perdebatan yang dilakukan oleh para ilmuwan, budayawan, sastrawan, wartawan, hingga agamawan. Pada akhir-akhir ini, menarik untuk kita dilirik secara awam dan...

Selama Pandemi Corona, Yang Kaya Menjadi Makin Kaya

Belumtitik.com - Ketika menyerang, virus corona tidak mengenal kaya-miskin, semua kalangan bisa terinfeksi. Tapi dampak ekonominya berbeda. Selama krisis corona, mereka yang...

Sains, Filsafat, Agama

Perdebatan “menghadap-hadapkan” agama, filsafat, dan sains sebagai semacam “perselisihan paradigma” berisiko menghadapi problem trilema (dilema namun menyangkut tiga aspek).

Fadli Zon Ingatkan Jokowi Soal Utang BUMN

Belumtitik.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai ada tiga kondisi fundamental yang memicu terjadinya krisis finansial pada tahun 1997/1998,...

Fitrah Manusia

Allah berfirman di dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum yang menjelaskan tentang fitrah umat manusia yang diciptakannya.    فَاَقِمْ وَجْهَكَ...
- Advertisement -

Artikel Lain

- Advertisement -