Dugaan Keterlibatan Menag Di Kasus Romi

39
KPK menelusuri keterlibatan Menag dalam kasus Romi/dok. Merdeka.com

Belumtitik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama untuk tersangka politisi PPP Romahurmuziy alias Romi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Senin (18/3).

Lode mengatakan, proses penyelidikan dan penyidikan terkait kasus Romi masih terus dilakukan. Hal itu dibuktikan KPK yang pada hari ini (18/3) tim penyidik KPK menggeledah Kantor DPP PPP dan Kantor Kemenag RI.

Ditanya soal dugaan keteribatan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dalam skandal jual jabatan Romahurmuziy alias Romi, KPK tidak bisa membeberkan hal tersebut.

“Itu merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Belum bisa kita jelaskan,” kata Laode singkat.

Namun demikian, Laode menegaskan bahwa Romi terlibat dugaan suap tidak hanya di dua daerah Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur saja melainkan terindikasi suap di sejumlah daerah lain.

“Ya itu yang sedang di dalami oleh KPK. Jadi laporan yang kami terima bukan hanya satu, banyak jumlahnya. Bukan cuma yang di Jatim tapi ditempat lain juga,” demikian Laode.

Romi terjaring OTT KPK di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Selang 24 jam kemudian, dia ditetapkan sebagai tersangka penerima suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag).

Anggota Komisi XI DPR RI itu diduga menerima uang sebesar Rp 156.758.000 dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun dua tersangka pemberi suap adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenang Jawa Timur, Haris Hasanuddin. Keduanya dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga  Anggota PPWI Nantikan Putusan MA, Wilson Lalengke: Mahkamah Agung Lalai Laksanakan Tugas