Aceh layak Merdeka, Bukan Ibu Kota

292

Belumtitik.com — Provinsi Aceh kembali digegerkan, Berbagai isu kiri muncul pasca Pemilu serentak. Aceh Islam garis keras, kedaulatan akan hasil alam, pemindahan ibu kota Negara. Ada apa dengan wilayah kekalahan Jokowi? kalau pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia ini jujur, tentu ada beberapa provinsi yang ingin dijadikan sebagai Negara yang merdeka.

Pemindahan ibu kota Indonesia hingga kini masih jadi topik hangat yang terus dikaji. Meski begitu, pemindahan ibu kota sebuah negara sering terjadi. Beberapa alasan yang menjadi latar belakang pemindahan ibu kota ialah kepadatan penduduk di Jakarta. Walaupun masih hangat diperbincangkan, pemerintah jangan main-main dengan bermacam isu, Apa lagi cuma ingin menggiring opini publik.

Seperti berbagai macam tanggapan tokoh nasional, Isu tersebut sangat berpeluang memecah belah kedaulatan negara, walaupun itu politis, anarkis dan sentimentil. Namun, bagi masyarakat Aceh kalau Islam tidak dihargai lagi sebagai rahmatan lil a’lamin, Maka Merdeka adalah solusi nya.

Pada tanggal 18 juni 1948 Aceh pernah menjadi Ibukota Negara Indonesia, kota juang Bireuen menjadi saksi. Walaupun hanya satu Minggu dan itu sempat diragukan juga karena kedatangan presiden pertama Soekarno itu dianggap sebagai kunjungan kerja semata, setelah Bukittinggi. Kalau sejarah itu masih diragukan artinya secara tidak langsung Indonesia sudah tidak menghargai lagi jasa Aceh.

Bukan hanya ibu kota. Emas, pesawat pernah disumbangkan untuk menjaga keutuhan NKRI bisa jadi suatu saat nanti itu semua juga akan diragukan bahkan dihilangkan dalam situs sejarah kemerdekaan Indonesia.

Jika itu benar terjadi, berarti ada ketidak pastian terhadap keadilan beberapa wilayah di Negara ini. Artinya ada pihak-pihak yang sengaja menggelapkan sejarah jasa Aceh untuk Indonesia.

Bagi pihak-pihak yang berjuang keras untuk melupakan Aceh, itu tidak bisa dibiyarkan. Maka dari hal tersebut, penulis sepakat dengan pernyataan Muzakir Manaf, bahwa kami Jelas bersikap keras terhadap penjual negara, kami bersikap keras terhadap mereka-mereka yang tidak berpihak terhadap rakyat, kami akan bersikap keras terhadap kecurangan-kecurangan oleh negara, dan kami akan selalu bersikap keras terhadap ketidakadilan,” ucap Mualem ke Serambinews, Senin (29/4/2019).

Mengelabui sejarah Aceh, merupakan salah satu sikap ketidakadilan pemerintah pusat terhadap jasa seluruh rakyat Aceh. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah pusat, agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu kenyamanan berwarganegara.

Keputusan presiden memindahkan ibu kota ke Kalimantan dianggap sarat dengan peralihan isu. Hal ini, dikarenakan momennya bersamaan dengan kegaduhan hasi Pilpres. Dalam satu sisi Jokowi masih berstatus sebagai kepala negara, di sisi lain masyarakat masih menunggu keputusan penetapan presiden baru oleh komisi pemilihan umum (KPU).

Rencana ini tentu bukan hal baru yang di ucapkan oleh presiden Jokowi, jika memang di pindah pun ibukota ke Aceh bukan hal baru. Katakanlah itu terjadi cuma hanya menghargai beberapa permintaan tokoh Aceh dengan lembaga saja yang telah mengajukan Aceh sebagai Alternatif ibukota Negara ini.

Kalau memang ibu kota harus di pindahkan, Lebih baik jangan dipaksakan ke Aceh, karena itu bukan perioritas Negara. pemerintah harus berfikir secara alami, karana ini menguras pikiran kabinet dan isi kantong Negara. hanya saja Secara desentralisasi pembangunan, penulis sangat sepakat ibukota dipindahkan. Asalkan jangan gara-gara takut di kudeta.

Rasanya itu semua hanya mimpi indah saja, kepastian masih dirugukan. Namun masyarakat sudah paham bahwa sampai puluhan tahun kedepan wacana ini akan terus menjadi wacana. Mudah mudahan pemindahan ibu kota tidak dianggap peralihan isu kekalahan pilpres.

Dengan agenda pemindahan ibu kota, Pemerintah NKRI pasti sangat paham dengan kondisi wilayah nya. Gerakan Aceh merdeka (GAM) Republik Muluku Utara dan Organisasi Papua merdeka (OPM) dalam hati kecilnya tetap ingin memisahkan diri dari keluarga besar NKRI. Bukan menakut-nakuti pemerintah justru saling mengingatkan akan ancaman negara dimasa akan datang.

Kalau negara ini kacau karena salah mengambil keputusan, maka bukan rahasia lagi, ada beberapa negara di luar sana yang sedang menunggu momen penting itu, Hal ini disebabkan secara geografis dan hukum sudah sah, beberapa provinsi tersebut telah mapan diberikan Referendum oleh pemerintah Indonesia dan negara-negara lain tentu sudah sangat siap untuk mendukung nya.

Bagi pikiran, wacana ini tentu di anggap kurang tetap diucapkan oleh presiden, dengan kondisi dana yang belum jelas, ditambah lagi dengan keadaan C1 belum jelas. Mau atau tidaknya, pemerintah harus berhutang lagi karena sudah konsultasi dengan world bank. Akan tetapi apa boleh di kata keputusan sudah itu sudah duluan viral.

Bendahara Negara melalui Sri Mulyani juga meragukan penggunaan dana sekaligus ucapannya masih belum matang, katanya. Walaupun para menteri nya masih tumpang tindih kebijakan, diharapkan masyarakat sabar menunggu.

Jika beberapa provinsi selalu dijadikan uji coba konflik, kenapa tidak pemerintah Indonesia secara demokratis memberikan langsung Referendum kepada wilayah yang membutuhkan

Di NKRI ini Aceh memang penting, itu sering diucapkan oleh elite Nasional ketika ada keperluan saja. Akan tetapi dalam kondisi lain Aceh kenapa tidak habisi saja, tentu kita sering mendengar ucapkan tersebut, Kalimat semacam itu biasanya keluar ketika kondisi menguntungkan dan merugikan pihak kekuasaan semata

Semua provinsi dalam bingkai NKRI ini, tentu tidak menginginkan lagi adanya konflik, Apa lagi ditambah dengan perlawanan yang penuh kekerasan dan kekejian di muka bumi ini, Terutama di provinsi Aceh. Akan tetapi itu semua akan terwujud apabila pemerintah pusat tidak menindaskan rakyat lagi, serta tidak merampas hak masyarakat nya sendiri.

Kedaulatan akan hasil alam Aceh, demi kepentingan kedamaian tetap terus dirawat dan dipelihara. Kalau ini sempat terabaikan memungkinkan untuk dijadikan sebab awal pemisahan diri dari NKRI tercinta ini. Maka sangat perlu dikawal kedamaian yang sudah ada demi keutuhan bangsa dan negara.

Sebenarnya, Rekonsiliasi hanya untuk mengetahui bangaimana cara meredakan konflik dan menciptakan konflik baru. Lagi-lagi masyarakat Aceh dijadikan korban settingan para elite. entahlah, Apakah itu benar atau salah, hasil pilpres 2019 ini mungkin dapat menjadi pilihan kedaulatan Aceh atau tidak. Akan tetapi kalau pola semacam ini terus dilakukan Aceh sudah saatnya merdeka.

Dengan demikian, semua lapisan masyarakat Indonesia tetap terus merawat perdamaian ini. Kalau Aceh masih dipandang sebelah mata, maka tunggulah gerakan dengan format baru akan segera muncul, lebih baik Aceh merdeka saja.