Aceh Ibu Kota Indonesia

326
Sumber foto: Serambi Indonesia

Belumtitik.com — Sekumpulan anak muda di Banda Aceh terlihat serius berdiskusi soal usulan pemindahan ibu kota. Jokowi dalam pernyataannya mengatakan bahwa pemindahan ibu kota sudah dibicarakan dalam rapat kabinet terbatas (29/4/2019). Wacana pemindahan ibu kota negara sebelumnya sudah mulai dibicarakan sejak 2017.

Kali ini wacana itu kembali dibicarakan bahkan dalam rapat kabinet terbatas. Beragama usulan tempat serta prediksi berseliweran di media sosial. Meski tipis namun bukan mustahil Aceh bakal masuk nominasi, demikian kesimpulan diskusi anak-anak muda Aceh di sebuah warung kopi.

Saya juga berpendapat sama, Aceh sebagai penyumbang devisa melalui sumber daya alam, setidaknya pantas masuk nominasi. Asalkan pemilihan ibu kota dilakukan dengan fair, sah-sah saja Aceh masuk nominasi bahkan bukan mustahil dipilih. Beberapa hal yang membuat Aceh sulit dipilih barangkali letaknya yang jauh timur dan tengah Indonesia.

Selain itu kelemahan lainnya, Aceh termasuk daerah rawan gempa. Pertimbangan ini tentu saja membuat elit sedikit kecut bila berkantor di Aceh. Kondisi ini yang menurut saya bakal membuat Aceh gagal menjadi ibu kota Indonesia. Namun dengan tekhnologi kiranya ketakutan Jakarta akan gempa sejatinya tak perlu dijadikan alasan. Saya menilai ini kesempatan bagi Jakarta menunjukkan itikad baik terhadap daerah penyumbang sumber daya alam.

Salah satu kabupaten di Aceh pernah menjadi ibukota Indonesia berdasarkan catatan sejarah. Meski masih diperdebatkan apakah benar Bireun pernah menjadi ibu kota negara selain Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Menurut Jusuf Kalla, Bireuen pernah menjadi ibu kota RI, ketika jatuhnya Yogyakarta pada 1948. Presiden Sukarno hijrah dari ibu kota kedua RI, yakni Yogyakarta ke Bireuen pada 18 Juni 1948. Hal itu dikatakan JK ketika ia pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Sabtu 14 November 2015.

Baca Juga  Romi Effect, Rats Sinking Ship: Paradoks Hasil Survei

Benar tidaknya kisah tersebut sejatinya tidak perlu diperdebatkan. Barangkali pemerintah pusat bisa melakukan kontes bagi Provinsi yang akan dinobatkan sebagai ibu kota Indonesia. Masing-masing daerah dipersilahkan mengajukan proposal calon ibu kota negara. Semua daerah pantas mengajukan diri sehingga pemilihan ibukota bukan berdasarkan hasil pilpres. Tidak ada lagi dikotomi daerah menang Prabowo atau Jokowi.

Potensi Aceh yang memiliki lautan, sumber daya alam, objek wisata, serta pluralisme yang tetap terjaga hingga kini, barangkali pantas menjadikan Aceh sebagai kandidat ibu kota negara. Kini tinggal bagaimana pemerintah pusat beserta wakil rakyat menentukan kriteria ibu kota negara. Harapannya tentu tidak terjadi kolusi dalam penentuan ibukota.

Sebagai daerah terlama konflik dengan Jakarta, menjadikan Aceh sebagai ibukota negara tentu akan memudahkan proses reintegrasi yang selama ini masih alot. Soal bendera Aceh yang masih tarik menarik, soal pertambangan dan energi yang selalu jadi bahan konflik, dan kewenangan pusat dan daerah yang masih muncul debat kusir.

Ibu kota negara pindah ke Aceh ternyata tidak sepenuhnya disukai warga Aceh. Ada warga Aceh yang berpendapat bahwa bila ibukota negara pindah ke Aceh maka macet akan datang. Selain itu akan banyak lahan digunakan untuk bangunan baru. Selanjutnya polusi udara, air, serta tingkat kriminalitas akan meningkat. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah akan tetapi tidak juga sangat benar.

Aceh, mau tidak mau pada akhirnya akan berubah menjadi kota besar, cepat atau lambat. Malah pembangunan yang selama ini diidamkan akan lebih cepat terjadi bila ibu kota negara pindah ke Aceh. Menurut saya pro dan kontra di alam demokrasi merupakan wajar dan harus terjadi. Sekarang pertanyaannya, siapkah rakyat Aceh menjadi warga ibu kota Indonesia?

Baca Juga  Survei Bukan Penentu Pemenang Pilpres

Pertanyaan itu bisa ya dan bisa pula tidak. Kesiapan sumber daya manusia juga penting. Siap menghadapi pendatang yang berbeda kultur, agama, termasuk kemampuan dalam dunia kerja. Pertumbuhan ekonomi pasti terjadi, dan penghasilan rakyat Aceh tidak sepenuhnya bergantung pada APBA. Banyak sektor yang bisa dikembangkan sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Tapi, bila SDM Aceh tak siap, lambat laun para pendatang yang akan menguasai sektor ekonomi. Nasib Betawi di Jakarta akan dirasakan Aceh bila tak menyiapkan SDM siap saing. Arus globalisasi akan terasa di Aceh, pelaksanaan syariat Islam yang masih ‘bayi’ akan terkena imbas. Akulturasi, Asimasi dan Sintesis budaya akan terjadi, terhindari.

Saya masih ingat ketika begitu banyak NGO datang ke Aceh. Perubahan drastis terjadi pada gaya hidup, terutama mereka yang tinggal di Banda Aceh. Meski tidak semua namun perubahan cara berpakaian yang cenderung tidak sesuai syariat Islam dengan jelas terjadi. Padahal NGO yang hadir tidak lama berada di Aceh namun dampak sosialnya cukup kuat. Meski secara ekonomi sangat membantu. Itu artinya masyarakat Aceh harus siap dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi ketika ibukota pindah ke Aceh. Nah, setujukah anda bila ibu kota Indonesia pindah ke Aceh? Pilihan masa depan di tangan rakyat Aceh.